14 Ciri – Ciri Fintech Legal yang Wajib Kamu Catat

Menjamurnya pinjaman online sekarang ini seringkali membuat masyarakat bingung, yang mana fintech legal dan yang mana ilegal. Karena pinjaman online ilegal sekarang pun merambah ke penggunaan layanan aplikasi di App Store dan Playstore tidak sekadar lewat pesan singkat saja.

Read More

Agar Anda tidak terjebak di pinjaman online ilegal, baiknya mengetahui cara mengecek fintech legal yang terdatar di OJK. Berikut ini cara mudah untuk mengenali fintech legal dengan ciri-ciri berikut ini.

1. Regulator/pegawas

Fintech legal (terdaftar/berizin di OJK) langsung di bawah pengawasan OJK, sehingga memerhatikan aspek perlindungan konsumen.

2. Bunga dan denda

Fintech peer to peer lending berizin ojk diharuskan memberikan informasi yang sesungguhnya tentang denda maksimal dan bunga yang bisa dikenakan ke nasabah. Untuk hal ini, AFPI telah mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per harinya dan total seluruh biaya include denda sebesar 100% dari outstanding pinjaman (nilai pokok).

3. Kepatuhan peraturan

Penyelenggara Fintech pendanaan yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengurus

Yang duduk di posisi direksi dan komisaris fintech yang bersangkutan harus jelas orang-orangnya, salah satunya harus memiliki pengalaman minimal satu tahun bekerda di industri jasa keuangan di level manajerial.

5. Cara penagihan

Tenaga kerja penagih (collection) di fintech pendanaan harus mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang diadakan oleh AFPI.

6. Asosiasi

Fintech legal yang terdaftar di OJK wajib untuk menjadi anggota AFPI.

7. Lokasi kantor/domisili

Lokasi kantor penyelenggara fintech yang terdaftar OJK haruslah jelas, lalu disurvei oleh OJK, dan bisa dengan mudah ditemui di Google.

8. Status

Penyelenggara fintech pendanaan yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016 untuk menjamin bisnis investasi terpercaya yang dijalankannya.

9. Syarat pinjam-meminjam

Penyelenggara fintech yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.

10. Pengaduan konsumen

Penyelenggara Fintech legal yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK.

Tak hanya itu, nasabah juga bisa menyampaikan pengaduan lewat OJK dan AFPI. Dalam hal terjadi sengketa, nasabah bisa difasilitasi oleh OJK ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

11. Kompetensi pengelola

Komisaris, pemegang saham dan direksi wajib untuk mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola industri bisnis fintech.

12. Akses data pribadi

Fintech pendanaan bersama yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses mikrofon, kamera, juga lokasi di ponsel nasabah.

13. Risiko bagi lender

Pada penyelenggara fintech pendanaan yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

14. Keamanan nasional

Penyelenggara fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK harus menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia.

Financial technology sejatinya memang memudahkan masyakarat dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, sebagai calon nasabah harus mewaspadai tren pinjaman online ilegal yang logonya menyerupai fintech legal terdaftar di OJK. Bijaklah dalam memilih layanan pinjaman dana, jangan tergiur dengan mudahnya proses tapi mengabaikan kelegalan layanan tersebut.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *